Yang terakhir tentang RUU APP.

Semoga tulisan dibawah yang merupakan hasil pemikiran saya pribadi dan kutipan kutipan penting (dari diskusi masalah RUU APP di Jakarta), serta copy beberapa pasal tentang RUU APP, dapat membuka wawasan kita semua tentang RUU APP.

Menurut saya pribadi, saat ini bukan masalah mendukung atau menolak RUU APP yang harus ditonjolkan dalam wacana tersebut. Namun lebih kepada pemahaman mengapa harus ada RUU APP yang implikasinya bisa sangat serius di kemudian hari???
Jika kita hanya sekedar menolak atau mendukung… itu adalah jalan pintas paling gampang. Karena orang tinggal melakukan voting.. mendukung atau menolak. Dihitung.. dilihat mana yang lebih banyak. Beres.
Namun terdapat hal lain yang lebih penting.Lebih penting daripada sekedar mendukung atau menolak. Tolong lebih dipahami sebagai suatu hal yang terlalu diada adakan demi alasan politis belaka. Bukan demi kebaikan masyarakat Indonesia.
Terdapat hal yang lebih berbahaya dibalik perumusan RUU APP tersebut. Didalamnya terlihat pola relasi berstruktur kekuasaan yang dengan jelas jelas bermaksud melakukan dominasi dan pemaksaan kehendak kepada masyarakat yang beragam ini.
Berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, yang terdiri dari berbagai macam dan ragam budaya dan etnis didalamnya.

Implikasi yang sangat serius dari terlihat dalam RUU APP terhadap kelangsungan hidup berbangsa di Indonesia. Apa yang didefinisikan di dalamnya bersifat sangat subyektif dan kabur. Bahkan hal tersebut dapat menjadi kontraproduktif, bisa mengancam keserasian dan keharmonisan dari keanekaragaman suku, agama, ras, golongan/kelompol dalam masyarakat Indonesia y ang multikultur.

Dapat dilihat contohnya pada pasal 36 RUU APP, yang antara lain berbunyi : “… cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan menurut adat istiadat dan/atau budaya kesukuan, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagaamaan atau kepercayaan”.
Cobalah hubungkan pasal tersebut dengan kebiasaan mandi bersama di sungai bagi sebagian penduduk di Indonesia yang masih sering melaksanakan mandi di sungai bersama sama. Dapat dilihat mandi bersama itu tidak berhubungan dengan ritus keagamaan atau kepercayaan. Nah.. berarti yang melakukan mandi bersama bisa masuk bui bersama sama pula ?

Beberapa istilah dalam RUU APP tersebut juga banyak yang sumir dan terlihat ketidak cermatan penyusunan RUU APP tersebut. Bahkan dari sudut tata bahasa, beberapa kata didalamnya mengandung arti yang tidak jelas.
Contohnya:
“… mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotica”.
Dari tata bahasa Indonesia, kata seksual itu bukan merupakan kata benda, dengan demikian seharusnya kalimat tersebut menjadi “.. mengeksploitas seksualitas,…”
Then, terlihat kan? kesembronoan penyusun RUU APP tersebut?

Erotika, sebagai kata yang netral, di dalam RUU APP diperlakukan seolah olah terkesan merupakan kata yang jorok.
Disamping itu, terdapat satu istilah yang masih dicari kata bakunya dalam bahasa Indonesia, yaitu PORNOAKSI. Dicari di kamus manapun, tak ada itu istilah PORNOAKSI. (coba rekan rekan cari deh …. Di kamus mana ada istilah pornoaksi???).
RUU APP ini memang semangatnya Cuma melarang, melarang serta mengintimidasi warga negaranya sendiri.
Tidak ada niat melindungi.

Bahkan jelas jelas RUU APP ini bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 32 UUD 45 menyebutkan dengan sangat jelas “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia…”, namun ternyata dalam RUU APP mempunyai implikasi mematikan perkembangan kebudayaan nasional kita.

Sepertinya RUU APP ingin melakukan “revolusi kebudayaan” yang ingin mengintroduksikan dan memaksakan bentuk kebudayaan impor, kebudayaan yang bukan dari Indonesia (Gadis Arivia).

Jelas sekali kata kata dalam RUU APP ini mengandung atau memuat istilah istilah yang ambigu, tidak jelas, multi tafsir dan tidak ada perumusannya secara absolute. Atau memang sengaja dibuat demikian ya? Sehingga masyarakan dapat mentafsirkannya sendiri sendiri.. dan akhirnya akan membuat suatu pemaksaan kehendak dari suatu kelompok tertentu kepada warga yang tidak setuju dengan hal yang sama????
Contohnya: penafsiran aurat.
“… mengeksploitasi seksual, erotis, kecabulan, ketelanjangan, aurat, gerakan yang menyerupai hubungan seksual, gerakan menyerupai masturbasi, dan lain lain…”

Dalam kasus bahasa agama, aurat perempuan misalnya, bagaimana ia harus diberi batasan atau ditafsirkan dan diterjemahkan? Apakah itu berarti sama dengan ketelanjangan atau semi telanjang? Lalu parameter mana yang disepakati mengenai kedua kata tersebut?
Dalam hukum Islam kata aurat ditafsirkan oleh ulamanya sendiri secara berbeda-beda. Sebagian ulama menyatakan semua tubuh perempuan, sebagian lagi mengecualikan wajah dan telapak tangan, lainnya mengecualikan wajah , telapak tangan dan telapak kaki, dan lainnya lain lagi.
Dan bagaimana jika bukan pemeluk agama Islam… ????

So, mana batasan yang dipakai dalam RUU tersebut?
Ketidakjelasan subtansi RUU tersebut, tentu akan mudah ditafsirkan secara subyektif dan dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik secara individu maupun kelompok.
Seharusnya suatu Undang-undang, tidak memuat suatu subtansi yang tidak jelas.

Mengatasi problem pornografi dan pornoaksi (istilah perancang RUU), seharusnya ditempuh melalui upaya upaya pembangunan dan pengembangan moral atau akhlak yang luhur dan penciptaan konstruksi social yang adil dan menghargai martabat kemanusiaan termasuk terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sejatinya lahir dari bangunan kemasyarakatan (struktur sosial) dan pandangan-pandangan yang tidak menghargai/menghormati integritas tubuh mereka, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain.

Undang undang itu benar benar sangat primitive dan absurd, karena menjadikan seksualitas menjadi hal yang tabu. Antiseksualitas dan antierotika dari segi kebudayaan merupakan hal yang sangat berbahaya.

Di bawah ini saya kutip beberapa bentuk bentuk pelarangan yang ada dalam RUU Antipornografi dan pornoaksi (dari Kompas, 27 Feb 06)

Bab 2 Pasal 4
Eksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa
(catatan feminisme: Pasal ini melarang/meniadakan pakaian tradisional perempuan seperti kebaya, baju bodo, tradisi tari separuh telanjang di wamena, dsb)

Bab 2 Pasal 5
Mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan tubuh orang dewasa
(catatan feminisme: estetika feminis melihat ketelanjangan tubuh perempuan bukan hitam/putih ataupun ketidakberdayaan, tetapi lebih pada konsep pemberdayaan, my body myself)

Bab 2 pasal 6
Mengeksploitasi daya tarik tubuh atau bagian bagian tubuh orang yang menari erotis bergoyang erotis
(catatan feminisme: pasal ini melarang perkembangan kesenian tradisional (jaipong, tayub, dan lain lain), serta dangdut

Bab 2 pasal 7
Mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang berciuman bibir
(catatan feminisme: afeksi sebagai bagian dari wujud emosi perempuan. Cium anak, suami dan pacar)

bab 2 pasal 9
Mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks dan melakukan aktivitas mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis (dan juga termasuk sejenis, pasal 9 ayat 2)
(catatan feminisme: hubungan seks termasuk dalam wilayah pribadi yang menjadi hak individu untuk mengatur ruang privatnya sesuai dengan penghormatan pada HAM)

Bagian Kedua Pornoaksi,
Pasl 25 dan seterusnya
Setiap orang dewasa dilarang mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual, berciuman bibir, bergoyang erotis, gerakan tubuh menyerupai kegiatan hubungan seksual
(catatan feminisme: definisi pornoaksi tidak ditemukan dalam pemahaman feminism (bahkan mungkin di Negara manapun)

Bab III: Pengecualian dan Perizinan
Pengecualian dan perizinan materi pornografi diberikan hanya untuk kepentingan kesehatan, olahraga, ritual agama/tradisi, pendidikan
(catatan feminisme: definisi pornografi tidak pernah berlaku untuk bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, agama/tradisi)

Bab IV : BAPPN
Sebuah badan pemerintah yang mengawasi pornografi dan pornoaksi dibiayai oleh APBN
(catatan feminisme: secara histories, budaya patriarki menginstitusionalisasikan kekuatannya lewat system legalnya. System hukum yang patriarkis mempunyai obsesi mengontrol tubuh dan seksualitas perempuan)